JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan PresidenKeputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999

Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
Jenis Dokumen : Keputusan Presiden
Nomor : 39
Judul : Pengecualian Terhadap Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kereta Api Dari Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri, Keuangan Selalu Rapat Umum Pemegang Saham (rups) Kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : KEPPRES
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 17 May 1999
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2023
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P tentang Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2018-2023
Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2023
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021
Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021
Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali