JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan PresidenKeputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999

Tim Keja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antara Fungsi-fungsi Yudikatif Dan Eksekutif

Tim Keja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antara Fungsi-fungsi Yudikatif Dan Eksekutif
Jenis Dokumen : Keputusan Presiden
Nomor : 21
Judul : Tim Keja Terpadu Pengkajian Pelaksanaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/mpr/1998 Berkaitan Dengan Pemisahan Yang Tegas Antara Fungsi-fungsi Yudikatif Dan Eksekutif
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : KEPPRES
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 17 March 1999
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2021
Penetapan Status Faktual Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Indonesia
Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2021
Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2021
Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021
Satuan Tugas Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2021
Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2021
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2021
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2020-2024
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…
Dokumen Langka
Dokumen Langka
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG dan PERATURAN-PERATURAN HUKUM PIDANA
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG dan PERATURAN-PERATURAN…
 Drs. RUDY T. ERWIN SH

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2023. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali