JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Kep. Bangka Belitung No.30 Th.2002 Ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 231 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Aceh Selatan No.3 Th.2003 Tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 745 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.11 Th.2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 241 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.15 Th.2005 Tentang. Pajak Pengambilan Hasil Laut Dan Budidaya Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 278 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Timur No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan, Penumpukan, Dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu Kabupaten Lampung Timur.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 554 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (3), Ayat (4) Dan Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Tebing Tinggi No.7 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan Dan Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 576 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.6 Th.2003 Tentang Pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.27 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Mandailing Natal No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.5 Th.2005 Ttg Retribusi Masuk Bandar Udara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 361 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kolaka No.5 Th.2004 Tentang Retribusi Pengujian Kendaran Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 623 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Murung Raya No.27 Th.2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 2 Ayat (2) Huruf L Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Langkat No.33 Th.2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.seluma No.14 Th.2005 Tentang Retribusi Uang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.lamandau No.19 Th.2004 Ttg Ijin Penumpukan Hasil Hutan Dan Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.natuna No.4/2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 713 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.16 Th.2002 Ttg Pembinaan Dibidang Perhubungan Udara, Pos, Dan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.wonosobo No.16 Th.2003 Ttg Izin Usaha, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.1 Th.2000 Ttg Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali