Pembatalan Perda Kab. Asahan No.5 Th.2000 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Pembatalan Pembatalan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Dan Ayat (5) Perda Kota Pematang Siantar No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (tdp).
Pembatalan Perda Kabupaten Sampang No.23 Th.2002 Tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Atas Perusahaan Peng-gilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Pembatalan Perda No.51 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, Dan Media Baru.
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Penyeleng-garaan Rekruitmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah Dan Antar Kerja Antar Negara.
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Pembatalan Perda Kota Malang No.11 Th.2004 Ttg Retribusi Perizinan Bangunan.
Pembatalan Pasal 12 Ayat (8) Perda Kota Palangkaraya No.1 Th.2008 Ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
Pembatalan Perda Kab.kerinci No.8/2004 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Jabatan Peneliti Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Daerah.
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Sorong No.13 Th.1993 Ttg Perubahan Kedua Perda Kab. Dati Ii Sorong No.11 Th.1976 Ttg Retribusi Atas Tempat Usaha.
Pembatalan Perda Kab. Mojokerto No.4 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
Pembatalan Pasal 3 Huruf E Dan F Perda Kab. Sukamara No.6 Th.2005 Ttg Retribusi Jasa Administrasi Dan Uang Leges.
Pembatalan Perda Kab. Bone No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
Pembatalan Perda Kab. Seluma No.10 Th.2005 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Pembatalan Perda Kab.siak No.14 Th.2008 Tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
Pembatalan Perda Kab. Siak No.29 Th.2002 Ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Ttg Penyaluran Dana Penerimaan Khusus Dlm Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial