JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Takalar No.14 Th.2001 Ttg Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 582 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (4) Perda Kab. Muaro Jambi No.2 Th.2003 Ttg Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu Dan Pengobatan Tradisional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Tangerang No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kolaka No.6 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Trayek Dan Penyelenggaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 367 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.10 Th.2001 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 625 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) A Perda Kab. Bone No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 626 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.6 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 628 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chain Saw).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 376 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Dati Ii Kotawaringin Timur No.9 Th.1991 Ttg Retribusi Terminal Mobil Angkutan Penumpang Umum/ Barang Dalam Daerah Kab. Dati Ii Kotawaringin Timur.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 377 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.3 Th.2001 Tentang Penataan Dan Pendaftaran Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 380 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.13 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 637 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.buton No.5 Th.2006 Tentang Retribusi Izin Pemilikan Kayu Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Lampung Timur No.15 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/bibit Serta Pengolahan Hasil Perkebunan Dan Kehutanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.19 Th.2000 Ttg Usaha Perikanan, Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak Dan Perdagangan Daging Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bandar Lampung No.9 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.9 Th.2008 Ttg Retribusi Pendaftaran Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Selayar No.17 Th.2003 Ttg Pemanfaatan Kaw. Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No. 03 Th.2004 Ttg Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 192 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No. 51 Th.2007 Ttg Retribusi Ketatausahaan Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 215 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Barito Utara No.9 Th.2003 Ttg Usaha Peratambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali