JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.30 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 251 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.16 Th.2003 Ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat Dan Pada Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556 Tahun 2009
Pembatalan Psl 8 Ayat (2) Huruf A, Huruf B & Huruf F Perda Kab.pemalang No.25 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 557 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Perda Kab.bulungan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 306 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bantaeng No.25 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Dan Tanda Daftar Gudang/ruangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 563 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Pemindahan Limbah (barang Bekas).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 311 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.13 Th.2002 Tentang Retribusi Pemanfaatan Dan Pemungutan Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 313 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banggai Kepulauan No.35 Th.2001 Ttg Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 325 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Jember No.9 Th.2003 Ttg Izin Usaha Kepariwisataan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 597 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.19 Th.2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Dan Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 371 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seruyan No.12 Th.2005 Ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pengendalian Penduduk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (6) Huruf B Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 383 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.7 Th.2002 Ttg Perubahan Atas Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.sragen No.20/2001 Ttg Retribusi Ijin Usaha Perusahaan Peng-gilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.40 Th.1997 Tentang Pajak Pertunjukan Dan Keramaian Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.muaro Jambi No.4 Th.2001 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003
Izin Tertulis Bagi Pns Di Lingk. Depdagri Yg Mencalonkan Diri Atau Dicalonkan Menjadi Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Selatan No.14 Th.2002 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 308 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.18 Th.2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 578 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Malinau No.16 Th.2002 Tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali