JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
Nomor Kode Lokasi Dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904 Tahun 1995
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.4 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001
Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang Dan Hutang Pada Daerah Yg Baru Dibentuk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2002
Pedoman Penetapan Eselon Ii Ke Bawah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003
Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas & Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Propinsi Dan Kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004
Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2000
Penyelenggaraan Sandi Dan Telekomunikasi Di Jajaran Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 333 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sampang No.2 Th.1999 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 590 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pematang Siantar No.19 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001
Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.deli Serdang No.25 Th.2000 Ttg Pajak Produksi Hasil Tambak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004
Pedoman Organisasi Kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 819 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Biaya Akta Catalan Sipil
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Pontianak No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 822 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Bungo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003
Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali