JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.tulang Bawang No.13 Th.2004 Ttg Pajak Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.28 Th.2000 Ttg Usaha Peternakan, Penampungan, Pemotongan Unggas, Peredaran Daging Dan Telur Unggas Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Flores Timur No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kuningan No. 23 Th.2000 Ttg Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 566 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 4 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (13), Ayat (14), Ayat (15) Dan Ayat (16) Perda Kab.deli Serdang No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 567 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 13 Ayat (1) Perda Kab. Deli Serdang No.7 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 318 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 9 Th.2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 359 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seluma No.13 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.17 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.16 Th.2002 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.bataghari No.11 Th.1997 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 248 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.31 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 557 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Perda Kab.bulungan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 306 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bantaeng No.25 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Dan Tanda Daftar Gudang/ruangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 563 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Pemindahan Limbah (barang Bekas).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 313 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banggai Kepulauan No.35 Th.2001 Ttg Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 325 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Jember No.9 Th.2003 Ttg Izin Usaha Kepariwisataan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (6) Huruf B Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 383 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.7 Th.2002 Ttg Perubahan Atas Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali