JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.madiun No.13/2002 Ttg Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Langkat No.26 Th.2002 Ttg Izin Usaha Perusahaan Dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 427 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.seluma No.23 Th.2005 Ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 2 Ayat (2) Huruf A Perda Kab. Seram Bagian Barat No.26 Th.2007 Tentang Pajak Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No.52 Th.2007 Ttg Ketatausahaan Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.natuna No.4/2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 739 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.siak No.14 Th.2008 Tentang Pajak Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 248 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.31 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2003
Pengangkatan Dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 279 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Timur No.11 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 318 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 9 Th.2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 329 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Mojokerto No.4 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 610 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 377 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.3 Th.2001 Tentang Penataan Dan Pendaftaran Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Blitar No.20 Th.2000 Tentang Retribusi Pemberian Ijin Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Nunukan No.24 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Laut Dan Sungai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410 Tahun 2009
Pembatalan Perda No.51 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, Dan Media Baru.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 416 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.20 Th.2008 Tentang Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Asahan No.5 Th.2000 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali