JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 750 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Tanjung Balai No.8 Th.1994 Ttg Penertiban Hewan Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 755 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sarolangun No.16 Th.2007 Ttg Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 248 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.31 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 762 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.9 Th.2005 Ttg Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, & Tukang Gigi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2002
Kesehatan Pondok Pesantren Dan Institusi Keagamaan Lainnnya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2003
Pendelegasian Wewenang Pengambilan Sumpah/janji Bagi Calon Pns Yg Diangkat Menjadi Pns Di Lingkungan Depdagri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 829 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Demak Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No.17 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.2 Th.2003 Tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 832 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.2 Th.2000 Tentang Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.4 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 277 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Selatan No.14 Th.2002 Tentang Penerimaan Daerah Bukan Pajak Atas Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Warga Negara Asing.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Purwakarta No.17 Th.2002 Tentang Pelayanan Pengujian Pengelolaan Kayu Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Majalengka No.22 Th.2001 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Majalengka.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Cirebon No.6 Th.2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Di Kota Cirebon.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Penyeleng-garaan Rekruitmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah Dan Antar Kerja Antar Negara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 873 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.19 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Mempe-kerjakan Tenaga Kerja Melebihi Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Waktu Kerja Malam Di Perusahaan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali