JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Buleleng Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 823 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pasar Grosir Dan Pertokoan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Jembrana Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Gianyar Tahun 1971.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Bangli Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Badung Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Klungkung Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 819 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Biaya Akta Catalan Sipil
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Karangasem Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 824 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bima Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 820 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tabanan Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 825 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (1) Dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 826 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Laut Dan Sungai
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 827 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Huruf B Dan Huruf D Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Tarakan Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 822 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Bungo
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali