JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kabupaten Indramayu No.25 Th.2002 Tentang Pajak Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 273 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.21 Th.2002 Ttg Izin Usaha Apotek, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, & Tukang Gigi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tingkat Ii Tanah Laut No.3 Th.1998 Ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kota Padangsidimpuan Nomor 08 Th.2003 Ttg Batas Jumlah Dan Nama Kecamatan, Kelurahan Serta Desa Dalam Daerah Kota Padangsidimpuan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2003
Penghunian Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004
Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2000
Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengesahan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000
Tata Cara Pengucapan Sumpah/janji Dan Pelantikan Kepala Daerah & Kepala Wakil Kepala Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2000
Pedoman Pembinaan Dan Pengembangan Jenis Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Di Jajaran Depdagri Dan Otda Serta Pemerintah Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 259 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.2 Th.2004 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.36 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Minahasa Utara No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kaur No.9 Th.2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi & Gas Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 275 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.10 Th.2005 Tg Perubahan Atas Perda Kota Jambi No.10 Th.2001 Tentang Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Purwakarta No.16 Th.2002 Tentang Aneka Hasil Hutan Dan Kebun.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004
Konsolidasi Dukungan Penyelenggaraan Pemilu 2004 Oleh Jajaran Pemda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 322 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Blitar No.6 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, Sertifikasi Penyuluhan, Dan Laik Sehat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Mandailing Natal No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali