JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 597 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.19 Th.2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Dan Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904 Tahun 1995
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 342 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 598 Tahun 2009
Pembatalan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.88.45/12/huk/2001 Th.2000 Ttg Penetapan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kab. Kotawaringin Barat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Th.2006 Ttg Izin Operasi Angkutan Jalan Dan Jaringan Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 343 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Penerbitan Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 599 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.30 Th.2000 Ttg Larangan Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.16 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 344 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.9 Th.2006 Ttg Hygiene Sanitasi Makanan Minuman Dan Tempat-tempat Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Kendaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 345 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.15 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 601 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.5 Th.2002 Tentang Usaha Rumah Makan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Binjai No.21 Th.2001 Ttg Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Di Kota Binjai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 346 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.16 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Lokasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 602 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2002 Ttg Usaha Dan Penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 347 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kuantan Singingi No.3 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 603 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.8 Th.2002 Tentang Retribusi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali