JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 333 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sampang No.2 Th.1999 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 589 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pematang Siantar No.3 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (siup).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.3 Th.2004 Ttg Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 334 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Malang No.11 Th.2004 Ttg Retribusi Perizinan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 335 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kuantan Sengingi No.2 Th.2003 Ttg Izin Pertambangan Energi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591 Tahun 2009
Pembatalan Pasal I Huruf D Perda Kota Pematang Siantar No.18 Th.2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kotamadya Dati Ii Pematang Siantar No.15 Th.1998 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Belu No.8 Th.2005 Ttg Perubahan Kedua Atas Perda No. 5 Tahun 2001 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Bogor No.23 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.27 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Sumba Barat No.8 Th.2001 Ttg Perubahan Atas Perda Kab. Dati Ii Sumba Barat No.22 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 338 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.5 Th.2005 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 594 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.sambas No.13 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Polewali Mamasa No.4 Th.1999 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2003
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pd Saat Menjelang & Sesudah Pelaksanaan Pemilu 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 340 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.17 Th.2005 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 596 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Perda Kab. Melawi No.17 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 341 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pangkalpinang No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali