JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 156 Tahun 2004
Pemberdayaan Pengusaha Mikro Dan Kecil Di Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Manado No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 325 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Jember No.9 Th.2003 Ttg Izin Usaha Kepariwisataan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 3 Ayat (2) Huruf C, Huruf F, Huruf G, Huruf J, Huruf K Dan Huruf L Perda Kab.bogor No.17 Th.2002 Ttg Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 326 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Dati Ii Lamongan No.21 Th.1998 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Perda Kab. Lamongan No.12 Th.2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.6 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Jualan Dan Pengedaran Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 327 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lamongan No.15 Th.2003 Ttg Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kabupaten Lamongan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 583 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 3 Huruf A, Huruf B Dan Huruf C Perda Kab. Pemalang No.26 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tana Toraja No.12 Th.2003 Ttg Perubahan Pertama Perda Kab. Tana Toraja No.10 Th. 2000 Ttg Retribusi Fasilitasi Parkir Khusus Untuk Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (3) Huruf H, Huruf I, Huruf J Dan Huruf K Perda Kotamadya Dati Ii Bekasi No.42 Th.1998 Ttg Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banyuasin No.39 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 329 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Mojokerto No.4 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.16 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 330 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Nganjuk No.5 Th.2003 Tentang Ketentuan Izin Operasional Kendaraan Peralatan Produksi Pertanian Bermesin Dan Sejenisnya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Timur No.13 Th.2002 Ttg Retribusi Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 331 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pacitan No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Milik/hutan Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 587 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 5 Ayat (4) Dan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (tdi).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 332 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pacitan No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Inseminasi Buatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 588 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (2) Dan Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.4 Th.2002 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang (tdg).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004
Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
HUKUM PERDATA HUKUM BENDA
HUKUM PERDATA HUKUM BENDA
Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan SH
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan
Himpunan Peraturan Jabatan Fungsional Perancangan…
Hukum Tata Negara Repbulik Indonesia 2
Hukum Tata Negara Repbulik Indonesia 2
 Prof.Drs.C.S.T.Kansil,SH dan Christine S.T.Kansil,SH.,MH
LANDASAN TEORETIK PENGATURAN LPD
LANDASAN TEORETIK PENGATURAN LPD
 I Nyoman Nurjaya, I Nyoman Sukandia, I Dewa Putu Eka Wijaya…
HUKUM PERTANGGUNGAN dan PERKEMBANGANNYA
HUKUM PERTANGGUNGAN dan PERKEMBANGANNYA
 Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali