JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 316 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.22 Th.2001 Tentang Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 572 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 9 Perda Kab. Tanah Datar No.20 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Timur No.12 Th.2002 Ttg Izin Angkutan Orang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 317 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.12 Th.2001 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 573 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan Dan Kayu Dari Tempat Penimbunan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Mamuju No.15 Th.2003 Ttg Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 318 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 9 Th.2002 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 575 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.8 Th.2004 Tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Sorong No.13 Th.1993 Ttg Perubahan Kedua Perda Kab. Dati Ii Sorong No.11 Th.1976 Ttg Retribusi Atas Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 320 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Cilacap No.6 Th.2006 Ttg Retribusi Pembuangan Dan/atau Pemanfaatan Air Limbah Di Kab. Cilacap
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 576 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.6 Th.2003 Tentang Pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padang Sidempuan No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 321 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Banyuwangi No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 577 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemberian Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.33 Th.2004 Ttg Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (situ) Kab. Aceh Jaya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Solok No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 323 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Blitar No.4 Th.2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 579 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sukoharjo No. 31 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Majalengka No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Genteng, Batu Alam Dan Tegel Di Kabupaten Majalengka.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 580 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 9 Perda Kab. Cianjur No.3 Th.2004 Ttg Perijinan Bidang Usaha Industri.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali