JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 566 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 4 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (13), Ayat (14), Ayat (15) Dan Ayat (16) Perda Kab.deli Serdang No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2004
Petunjuk Teknis Dukungan Darurat Pemerintah Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.30 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 311 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.13 Th.2002 Tentang Retribusi Pemanfaatan Dan Pemungutan Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 567 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 13 Ayat (1) Perda Kab. Deli Serdang No.7 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.8 Th.2000 Ttg Pembatalan Psl 14 Ayat (2) Huruf E Perda Kab.simalungun No.8 Th.2000 Ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Penggunaan Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 312 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 568 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6, Pasal 19 Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Huruf E Dan Pasal 20 Huruf A, Huruf D Perda Kota Medan No.13 Th.2003 Ttg Izin Pengelolaan Dan Pemanfaatan Limbah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 313 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banggai Kepulauan No.35 Th.2001 Ttg Retribusi Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi Dan Perubahan Anggaran Dasar Badan Hukum Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 569 Tahun 2009
Pembatalan Pembatalan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Dan Ayat (5) Perda Kota Pematang Siantar No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (tdp).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146 Tahun 2004
Permintaan Cuti, Penetapan Status Non Aktif Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati,walikota & Wkl Walikota & Penetapan Sekda Sbg Pelaksana Tugas Pemerintahan Dlm Rangka Kampanye Pemilu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 314 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No.30 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.35 Th.2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tebo No.16 Th.2004 Ttg Jasa Pemeriksaan Dan Pengukuran (jpp) Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 315 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan No. 25 Th.2001 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 571 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.30 Th.2001 Tentang Retribusi Gambar Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2004
Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri Sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Grobogan No.11 Th.2002 Ttg Pajak Sarang Burung Walet.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali