JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.20 Th.2002 Ttg Retribusi Pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusaahaan Dan Kesepakatan Kerja Bersama Di Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.21 Th.2002 Ttg Retribusi Pengesahan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 304 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Walikota Samarinda No.015 Th.2007 Tentang Penetapan Tarif Dan Pelaksanaan Pungutan Peredaran Hasil Hutan Kayu Dan Hasil Hutan Ikutan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 874 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.8 Thn 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam Daerah Kab. Halmahera Selatan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 561 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.21 Th.2005 Tentang Retribusi Bongkar Muat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 875 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.11 Thn 2007 Tentang Higiene Dan Sanitasi Usaha-usaha Bagi Masyarakat Umum
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Kartu Pencari Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 306 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bantaeng No.25 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perdagangan, Dan Tanda Daftar Gudang/ruangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.20 Th.005 Tentang Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan Dan Bibit Tanaman Perkebunan/ Kehutanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 876 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.6 Thn 2006 Tentang Izin Usaha Angkutan Laut Dan Penunjang Angkutan Laut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 307 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.21 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 563 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Pemindahan Limbah (barang Bekas).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.40 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 308 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.18 Th.2001 Tentang Retribusi Pelayanan Pembinaan Perkoperasian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 878 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.19 Thn 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.33 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 565 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 11 Qanun Kab. Bireuen No.36 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Pergudangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Medan No.8 Th.2003 Ttg Perizinan Usaha Pertanian Dan Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 310 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bantaeng No.6 Th.2001 Tentang Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali