JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 251 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.16 Th.2003 Ttg Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Rakyat Dan Pada Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 763 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.14 Th.2005 Tentang Usaha Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2003
Izin Tertulis Bagi Pns Di Lingk. Depdagri Yg Mencalonkan Diri Atau Dicalonkan Menjadi Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 252 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.3 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 764 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.8 Th.2002 Tentang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 11 Tahun 2002 Ttg Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kabupaten Berau.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 253 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Siak No.5 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Pengendalian Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 765 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No.38 Th.2001 Tentang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 254 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Dumai No.4 Th.2003 Tentang Izin Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 766 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Batam No.2 Th.2002 Ttg Ketentuan Bangunan Di Kota Batam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 255 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.4 Th.1998 Tentang Pajak Reklame.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 767 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.13 Th.2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Perizinan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Jayawijaya No.20 Th.2002 Tentang Pungutan Atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi Dan Kasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil Dan Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 256 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.6 Th.2000 Tentang Retribusi Pasar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 768 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.6 Th.2002 Tentang Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2003
Pendelegasian Wewenang Penolakan/ Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns Di Lingkungan Depdagri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kepahiang No.27 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 257 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.14 Th.2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 769 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Muaro Jambi No.08 Th.2006 Ttg Izin Mendirikan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali