JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kuningan No.6/2001 Ttg Retribusi Iuran Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Flores Timur No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kampar No.14 Th.2000 Ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 756 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.06 Th.2004 Tentang Izin Usaha Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kuningan No.7/2001 Ttg Retribusi Bongkar Atau Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kampar No.5 Th.2003 Tentang Pajak Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kuningan No. 23 Th.2000 Ttg Retribusi Pelayanan Administrasi Pengelolaan Kayu Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kampar No.6 Th.2003 Tentang Pajak Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 758 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kampar No.23 Th.2000 Ttg Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemda Kab.kampar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 247 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kuantan Singingi No.23 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 759 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.07 Th.2004 Ttg Izin Usaha Rumah Makan Dan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2002
Pengangkatan Dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 760 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.13 Th.2008 Tentang Tempat Rekreasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kab.sanggau No.9/2001 Ttg Retribusi Peredaran Kayu Dan Hasil Hutan Ikutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 249 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Pelalawan No.15 Th.2003 Ttg Izin Pemanfaatan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 761 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.17 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2003
Pembatalan Perda Kab. Ketapang No.26 Th.2000 Ttg Pengelolaan Hutan & Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 250 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pelalawan No.9 Th.2001 Tentang Perizinan Dan Retribusi Izin Usaha Industri Dan Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003
Program Pasca Sarjana Strata 2 (s2) Magister Administrasi Pemerintahan Daerah (mapd) Di Stpdn.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA ( SUATU TINJAUAN YURIDIS )
PENGELOLAAN HARTA KEKAYAAN NEGARA ( SUATU TINJAUAN…
 Gunawan Widjaja
PEDOMAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAKUALIFIKASI & PASCAKUALIFIKASI.
PEDOMAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI…
 SLAMET SUBAGYO
HAK ASASI MANUSIA (hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif Hukum dan Masyarakat)
HAK ASASI MANUSIA (hakekat, konsep dan implikasinya…
 Prof. Dr. H. Muladi, S.H.
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
Pengantar Ilmu Hukum ( Buku I)
 Prof DR Mochtar Kusumaatmaja,SH,LL.m & Dr.B.Arief Sidharta,SH
Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Ekonomi ) Bagian 3
Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam…
 Prof.Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil,…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali