JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.30 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Pembuatan Badan Kapal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 238 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkalis No.44 Th.2001 Tentang Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.8 Th.2001 Ttg Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkalis No.11 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 751 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Toli-toli No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Daerah Kabupaten Toli-toli.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002
Pedoman Kebutuhan Teknis Sistim Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Banjarbaru No.9 Th.2002 Ttg Retribusi Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 240 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.7 Th.2005 Tentang Pengawasan Angkutan Dan Pemeliharaan Jembatan Kab. Indragiri Hilir
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 752 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Parigi Moutong No.7 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bontang No.5 Th.2002 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 241 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.15 Th.2005 Tentang. Pajak Pengambilan Hasil Laut Dan Budidaya Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 753 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.40 Th.2003 Tentang Retribusi Pertanian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002
Tata Cara Pemungutan, Penyetaraan Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bima No.16/2002 Ttg Pajak Pengeluaran Hasil Bumi,hutan,laut, Perindustrian, Hewan Dan Hasil Alam Lainnya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Morowali No.15 Th.2003 Ttg Pembinaan, Pengawasan Perdagangan Hasil Bumi Dan Hasil Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 242 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hulu No.18 Th.2002 Ttg Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 754 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.10 Th.2008 Tentang Izin Usaha Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Enrekang No.32 Th.2001 Ttg Retribusi Pembinaan Kepemilikan Alat Ukur, Takar, Timbang Serta Perlengkapannya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 243 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hulu No.14 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali