JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 744 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.tapanuli Selatan No.9/2004 Ttg Perizinan Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.06 Th. 2001 Tentang Pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (crude Palm Oil /cpo) & Biji Sawit Dalam Kab.bengkulu Selatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Siak No.29 Th.2002 Ttg Retribusi Angkutan Hasil Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 233 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kota Langsa No.16 Th.2008 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 745 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.11 Th.2005 Tentang Izin Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.08 Th.2001 Ttg Retribusi Produksi Kayu Atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 234 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kota Langsa No.8 Th.2008 Tentang Retribusi Pemakaian Pasar Hewan Dan Pemeriksaan Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 746 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banggai No.13/2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikat Benih/bibit Tanaman Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.10 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 235 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Aceh Jaya No.21 Th.2004 Tentang Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Aceh Jaya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 747 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Sibolga No.22 Th.1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2004
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Di Atas Air Dan Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air Tahun 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 236 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bengkalis No.42 Th.2001 Tentang Pajak Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 748 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.13 Th.000 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kabupaten Bondowosa No.10 Th.2000 Ttg Retribusi Identitas Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.28 Th.2000 Ttg Usaha Peternakan, Penampungan, Pemotongan Unggas, Peredaran Daging Dan Telur Unggas Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 237 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bengkalis No.43 Th.2001 Tentang Pajak Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 749 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.11 Th.2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Hasil Usaha Perkebunan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali