JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 736 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanggamus No.05 Th.2002 Ttg Pajak Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Takalar No.14 Th.2001 Ttg Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.8 Th.2000 Ttg Retribusi Tempat Khusus Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Kep. Bangka Belitung No.30 Th.2002 Ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 226 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.9 Th.2000 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 738 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tulang Bawang No.14 Th.2008 Ttg Pajak Atas Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sriti.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Kalimantan Barat No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 228 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.12 Th.2000 Ttg Retribusi Pengawasan Dan Penertiban Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 740 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Tengah No.3 Th.2004 Ttg Retribusi Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Kawasan Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.21 Th. 2000 Tentang Retribusi Kartu Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 741 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Sibolga No.6 Th.2000 Ttg Retribusi Pengelolaan & Pengu-sahaan Sarang Burung Walet Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kota Sibolga No.6 Th.2008.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.23 Th. 2000 Ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 230 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pajak Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 742 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.28 Th.2002 Ttg Pembinaan & Retribusi Pengelo-laan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab.bengkulu Selatan No.22 Th. 2000 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kab. Bengkulu Selatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Pontianak No.14 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Dan Izin Trayek Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 231 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Aceh Selatan No.3 Th.2003 Tentang Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.25 Th.2000 Ttg Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Drh Kab.bengkulu Sel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Sampang No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Perlindungan Jalan Dari Pemakaian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 232 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kota Banda Aceh No. 9 Th.2003 Tentang Retribusi Ketenagakerjaan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali