JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 216 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.4 Th.2001 Ttg Izin Penumpukan Hasil Hutan Dan Bahan Lainnya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 103 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Jeneponto No.10 Th.2001 Ttg Registrasi Alat Ukur, Takar Timbang Dan Perlengkapannya (uttp) Dalam Wilayah Kabupaten Jeneponto.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 217 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2001 Ttg Pengusahaan Pertambangan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Cimahi No.26 Th.2003 Ttg Ketentuan Dan Tata Cara Pelayanan Pemberian Ijin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 218 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.1 Th.2000 Ttg Retribusi Pasar Grosir Dan Atau Pertokoan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.klaten No.11/2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 219 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.2 Th.2000 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.karangayar No.7/02 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.3 Th.2000 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 732 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.23 Th.2005 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Magelang No.13 Th.2001 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 221 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.4 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 733 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.06 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.jepara No.13/2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 222 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.5 Th.2000 Tentang Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 734 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tapanuli Selatan No.19 Th.2006 Tentang Pajak Listrik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 223 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.6 Th.2000 Tentang Retribusi Pasar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 735 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Indragiri Hilir No.11 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Energi Dan Ketenagalistrikan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.rote Ndao No.34 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Pengumpulan Dan Pengeluaran Hasil Kelautan Dan Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 224 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Gorontalo No.7 Th.2000 Ttg Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali