JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 711 Tahun 2009
Pembatalan Keputusan Bupati Langkat No.2 Th.2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Perda Kab. Langkat No.28 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pasar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Sumatera Selatan No.28 Th.2001 Ttg Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 712 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.3 Th.2002 Ttg Pembinaan Dan Retribusi Pemanfaatan Media Informasi & Komunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Kalimantan Barat No.3 Th.2004 Ttg Pengaturan Kendaraan Bermotor Bukan Baru Dari Luar Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 713 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.16 Th.2002 Ttg Pembinaan Dibidang Perhubungan Udara, Pos, Dan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 714 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Tanjungbalai No.9 Th.2002 Ttg Perubahan Pertama Perda Kotamadya Dati Ii Tanjungbalai No.6 Th.1993 Ttg Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 715 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.ogan Komering Ulu Timur No.24 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 716 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pakpak Bharat No.17 Th.2007 Ttg Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov.maluku No.12/2004 Ttg Retribusi Pelayanan Jasa Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 717 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.15 Th.2005 Tentang Usaha Angkutan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Sukabumi No.2 Th.2001 Ttg Pajak Sarang Burung Walet, Telur Penyu Dan Rumput Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Tasikmalaya No.13 Th.2004 Ttg Izin Usaha Pertambangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.sukoharjo No.7 Th.2004 Ttg Izin Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Sampang No.20 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Sampang No.21 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Sumatera Utara No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Penyelenggaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Siak No.22 Th.2002 Ttg Ketentuan Retribusi Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Lombok Timur No.8 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 215 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Barito Utara No.9 Th.2003 Ttg Usaha Peratambangan Umum Di Kabupaten Barito Utara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Rote Ndao No.17 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Penimbunan Dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali