JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Musi Banyuasin No.10/2002 Ttg Retribusi Izin Tinggal Warga Negara Asing (wna).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Huruf C Angka 3 Dan Pasal 8 Perda Kab. Seram Bagian Barat No.49 Th.2007 Ttg Retribusi Pemberian Perizinan Dan Bimbingan Pengendalian Dibidang Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 702 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tulang Bawang No.8 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Dan Pendaftaran Kegiatan Industri & Perdagangan Didalam Wilayah Kab. Tulang Bawang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Metro No.05/2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 191 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Rumah Makan, Bar Dan Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 703 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Metro No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.lamandau No.19 Th.2004 Ttg Ijin Penumpukan Hasil Hutan Dan Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 192 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No. 51 Th.2007 Ttg Retribusi Ketatausahaan Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 704 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanggamus No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Lamandau No.18 Th.2004 Ttg Retribusi Pengangkutan Hasil Hutan Dan Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 193 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seram Bagian Barat No.52 Th.2007 Ttg Ketatausahaan Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 705 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.8 Th.2008 Ttg Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Lamandau No.23/2004 Ttg Retribusi Parkir Berlangganan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 706 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.kerinci No.8/2004 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jambi No.5/2004 Ttg Retribusi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 707 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.37 Th.2003 Ttg Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Jambi No.2/2004 Tentang Tertib Pemanfaatan Jalan Dan Pengendalian Kelebihan Muatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.natuna No.4/2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 709 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.maros No.30 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendaftaran Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2005
Pembatalan Kep.bupati Katingan No.12/2005 Ttg Petunjuk Teknis Perda No.8 Th.2004 Ttg Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali