JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2005
Pembatalan Kep. Gubernur Jambi No.274 Th.2001 Ttg Sumbangan Pihak Ketiga Dari Para Pemilik/penguasa Kendaraan Bermotor Luar Daerah Yg Dioperasikan Di Prov. Jambi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 426 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.seluma No.14 Th.2005 Tentang Retribusi Uang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Selayar No.17 Th.2003 Ttg Pemanfaatan Kaw. Konservasi Taman Nasional Laut Taka Bonerate.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Aceh Singkil No.6 Th.2004 Ttg Pajak Hasil Bumi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 428 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.18 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.deli Serdang No.30 Th.1998 Ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Langkat No.6 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 2009
.pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.14 Th.2003 Tentang Usaha Rumah Makan Dan Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kepahiang No.14 Th.2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Simalungun No.5 Th.1998 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Asahan No.5 Th.2000 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Asahan No.6 Th.2000 Ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 177 Tahun 2009
.pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.20 Th.2003 Ttg Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Labuhan Batu No.16 Th.2002 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Kampar No.07 Th.2003 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 179 Tahun 2009
.pembatalan Perda Kab. Maluku Tenggara Barat No.02 Th.2004 Ttg Izin Pengendalian Dan Pengeluaran Komoditi Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.bataghari No.11 Th.1997 Ttg Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2000
Perubahan Atas Kepmendagri No.2 Th.2000 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali