JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Langkat No.35 Th.2002 Ttg Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bau Bau No.10 Th.2007 Ttg Retribusi Izin Usaha Hotel Dan Penginapan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 406 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.deli Serdang No.20 Th.2000 Tentang Retribusi Dokumen Lelang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Pekanbaru No.09 Th.2000 Tentang Perizinan Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.12 Th.2003 Tentang Pajak Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 407 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.deli Serdang No.23 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor Umum Dan Kendaraan Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2005
Pembatalan Perda Prov. Kep. Bangka Belitung No.29/2002 Ttg Izin Usaha Perikanan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.12 Th.2001 Ttg Izin Peredaran, Pertunjukan Film, Dan Rekaman Video Komersial.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 408 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.deli Serdang No.24 Th.2000 Ttg Pajak Pengelolaan, Pengusahaan, Dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Nunukan No.25 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Hulu Sungai Utara No.29 Th.2003 Ttg Pemberian Dan Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 409 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.karo No.12 Th.2006 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Sarana Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Nunukan No.24 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Laut Dan Sungai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 410 Tahun 2009
Pembatalan Perda No.51 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Media Film, Video Dan Sejenisnya, Media Luar Ruang, Media Elektronik, Dan Media Baru.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.18 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan & Izin Penangkapan Ikan, Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Hasil Perikanan Yg Diperdagang-kan Keluar Daerah Dan Karantina Ikan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Langkat No.26 Th.2002 Ttg Izin Usaha Perusahaan Dan Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 412 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Dati Ii Nias No.4 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 413 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.9 Th.2008 Ttg Retribusi Pendaftaran Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.17 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padangsidempuan No.12 Th.2008 Ttg Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali