JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bandar Lampung No.9 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bandung No.26 Th.2001 Ttg Pelayanan Di Bidang Pertanian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Tangerang No.9 Tahun 2000 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Tata Niaga Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.sragen No.20/2001 Ttg Retribusi Ijin Usaha Perusahaan Peng-gilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Sleman No.11 Th.2001 Ttg Pemeriksaan Dan Pemotongan Hewan Ternak Serta Pemeriksaan Daging Dan Hasil Ikutannya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Temanggung No.14 Th.2004 Tentang Retribusi Pelayanan Inseminasi Buatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Temanggung No.15 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bidang Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.13 Th.1998 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.temanggung No.17 Th.2004 Ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Yang Diperdagangkan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.40 Th.1997 Tentang Pajak Pertunjukan Dan Keramaian Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Tulungagung No.48 Th.2001 Tentang Retribusi Tuberkulinasi Pada Sapi Perah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.25 Th.1996 Ttg Retribusi Izin Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Daerah Kabupaten Tingkat Ii Kendari.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab.madiun No.13/2002 Ttg Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kolaka No.10 Th.2004 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Sampang No.23 Th.2002 Tentang Retribusi Pemberian Tanda Daftar Usaha Atas Perusahaan Peng-gilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Blitar No.20 Th.2000 Tentang Retribusi Pemberian Ijin Usaha Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kab. Deli Serdang No.22 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Langkat No.33 Th.2002 Tentang Izin Usaha Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 149 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Daerah Tingkat Ii Kendari No.6 Th.1998 Ttg Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 405 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.asahan No.23 Th.2000 Ttg Perubahan Atas Perda No.25 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah Di Daerah Kab.tk.ii Asahan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali