JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 381 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.barito Selatan No.5 Th.2002 Ttg Retribusi Perizinan & Persyaratan Teknis Lalu Lintas Angkutan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 637 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.buton No.5 Th.2006 Tentang Retribusi Izin Pemilikan Kayu Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-580 Tahun 1995
Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Lampung Timur No.15 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Tanaman, Benih/bibit Serta Pengolahan Hasil Perkebunan Dan Kehutanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 382 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Polewali Mamasa No.6 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 638 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.31 Th.2006 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/alat Berat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Merangin No.34 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pengeluaran Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (6) Huruf B Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 383 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.7 Th.2002 Ttg Perubahan Atas Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-279 Tahun 1995
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1995/1996
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.19 Th.2000 Ttg Usaha Perikanan, Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak Dan Perdagangan Daging Dalam Wilayah Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 384 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Polewali Mamasa No.5 Th.2001 Ttg Retribusi Dispensasi Penggunaan Jalan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 975-330 Tahun 1995
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Retribusi Pangkalan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kota Bontang No.7 Th.2002 Tentang Perizinan Pendaftaran Usaha Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1995
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1994 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkayang No.3 Th.2001 Tentang Retribusi Telur Ayam Buras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 552-618 Tahun 1994
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 1993 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005
Pembatalan Perda Kabupaten Pontianak No.7 Th.2003 Tentang Perubahan Pertama Atas Perda Kabupaten Pontianak Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Retribusi Sertifikasi Benih/bibit.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005
Pembatalan Perda Propinsi Lampung No.1 Th.2002 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 2 Ayat (2) Huruf L Perda Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pajak Hiburan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali