JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 365 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.22 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Di Bidang Informasi Dan Komunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 621 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.gunung Mas No.17 Th.2004 Tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 366 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Penyeberangan Di Atas Air.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2003
Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 367 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.10 Th.2001 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 623 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Murung Raya No.27 Th.2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 368 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kendari No.12 Th.2002 Ttg Ketentuan Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Jasa Titipan Pos.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 624 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.bone No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 369 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Barito Timur No.5 Th.2004 Tentang Perizinan Dan Retribusi Di Bidang Transportasi Darat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 625 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) A Perda Kab. Bone No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2003
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 370 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Banjar No.2 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan, Hasil Kayu Di Luar Kawasan Hutan Dan Hasil Kayu Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 626 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.6 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 371 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seruyan No.12 Th.2005 Ttg Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pengendalian Penduduk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 627 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005
Pembatalan Kepala Bupati Tapanuli Utara No.14 Th.2003.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 372 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 5 Ayat (2) Perda Kota Palangkaraya No.5 Th.2009 Tentang Retribusi Perizinan Pendirian Agen Dan Pangkalan Minyak Tanah Serta Liquid Petroleum Gas (lpg)
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 628 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chain Saw).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 373 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Angka 9 Huruf B Perda Kota Palangkaraya No.2 Th.2009 Tentang Retribusi Dokumen Kependudukan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 629 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.5 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisataan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali