JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 605 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2004 Ttg Retribusi Hasil Perkebunan Dan Hasil Penjualan Bibit Tanaman.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 350 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banyuasin No.45 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai Dan Penyeberangan Dalam Kab. Banyuasin.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 606 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Palangkaraya No.5 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Tangerang No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 607 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.17 Th.1999 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Klaten No.12 Tahun 2000 Ttg Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 352 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.5 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Palembang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 608 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2000 Ttg Izin Industri Kayu Dan Barang Dari Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Polewali Mamasa No.2 Th.1999 Ttg Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 353 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bengkulu No.14 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 609 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 610 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Klungkung No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Bea Pangkal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Ijin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.11 Th.2003 Ttg Retribusi Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 356 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bengkulu No.9 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 612 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2005 Tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.5 Th.2005 Ttg Retribusi Masuk Bandar Udara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 613 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2008 Ttg Perubahan Atas Perda Kota Palangkaraya No.34 Th.2004 Ttg Pengelolaan Parkir Dan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 358 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Seluma No.16 Th.2005 Tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali