JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Sumba Barat No.8 Th.2001 Ttg Perubahan Atas Perda Kab. Dati Ii Sumba Barat No.22 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Polewali Mamasa No.4 Th.1999 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.22 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Trenggalek No.14 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek Pedesaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tapanuli Selatan No.14 Th.2006 Ttg Izin Operasi Angkutan Jalan Dan Jaringan Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.16 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Angkutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.7 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Kendaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Binjai No.21 Th.2001 Ttg Izin Dispensasi Kelebihan Muatan Di Kota Binjai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bangka Barat No.4 Th.2007 Ttg Retribusi Di Bidang Perhubungan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bandung No.11 Th.2001 Ttg Pungutan Daerah Di Bidang Perhubungan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tana Toraja No.10 Th.2003 Ttg Retribusi Bongkar Muat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Mandailing Natal No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Tangerang No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Klaten No.12 Tahun 2000 Ttg Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Polewali Mamasa No.2 Th.1999 Ttg Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.18 Th.2003 Ttg Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Klungkung No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Bea Pangkal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.11 Th.2003 Ttg Retribusi Penyelenggaraan Pos Dan Telekomunikasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.5 Th.2005 Ttg Retribusi Masuk Bandar Udara.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
 Dr. Maehaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM DUNIA
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM…
 Syarifudin Tippe dkk
PENDIDIKAN yang terabaikan
PENDIDIKAN yang terabaikan
 Katarina Tomasevski
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH (SUATU KAJIAN TEORETIS & PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH…
 Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul…
HUKUM ORANG ASING
HUKUM ORANG ASING
 Gatot Supramono, S.H., M.Hum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali