JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Jayawijaya No.20 Th.2002 Tentang Pungutan Atas Penerbitan Hak Badan Hukum Koperasi, Dana Pembangunan Daerah Kerja Koperasi Dan Kasa Penyaluran Dana Bergulir Kepada Koperasi, Kelompok Masyarakat, Pengusaha Kecil Dan Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kepahiang No.27 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.12 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Badan Hukum Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Pahuwato No.19 Th.2005 Tentang Retribusi Jasa Pelayanan Perkoperasian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Bengkulu Utara No.17 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.25 Th.2003 Tentang Retribusi Pengesahan Badan Hukum Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Ciamis No.2 Th.2003 Tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.3 Th.2000 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.15 Th.2005 Tentang Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Di Kota Ternate.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.2 Th.2000 Tentang Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.21 Th.2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Ternate No.18 Th.2000 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Pacitan No.5 Th.2000 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Pacitan No.6 Th.2000 Tentang Retribusi Terminal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Pacitan No.10 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Kendaraan Angkutan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Manokwari No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.4 Th.1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.5 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali