JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Mamuju No.15 Th.2003 Ttg Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Alor No.13 Th.2003 Ttg Penataan Dan Pembinaan Pergudangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Sorong No.13 Th.1993 Ttg Perubahan Kedua Perda Kab. Dati Ii Sorong No.11 Th.1976 Ttg Retribusi Atas Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Padang Sidempuan No.21 Th.2003 Ttg Retribusi Surat Keterangan Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No.33 Th.2004 Ttg Pemberian Surat Izin Tempat Usaha (situ) Kab. Aceh Jaya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Solok No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Penjualan Produksi Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Majalengka No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Genteng, Batu Alam Dan Tegel Di Kabupaten Majalengka.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Manado No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Berjualan Keliling Dalam Kota Manado.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Manado No.16 Th.2001 Ttg Pajak Televisi Di Kota Manado.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.6 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Tempat Jualan Dan Pengedaran Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tana Toraja No.12 Th.2003 Ttg Perubahan Pertama Perda Kab. Tana Toraja No.10 Th. 2000 Ttg Retribusi Fasilitasi Parkir Khusus Untuk Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Banyuasin No.39 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Parkir Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Malinau No.16 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Timur No.13 Th.2002 Ttg Retribusi Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Sumbawa Barat No.18 Th.2005 Ttg Retribusi Jasa Transportasi Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Muna No.3 Th.2004 Ttg Retribusi Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tuban No.24 Th.2003 Ttg Retribusi Jasa Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Belu No.8 Th.2005 Ttg Perubahan Kedua Atas Perda No. 5 Tahun 2001 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Dati Ii Bogor No.23 Th.1998 Ttg Retribusi Izin Trayek.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali