JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002
Nomor Kode Lokasi Dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002
Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002
Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi & Gas Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.21 Th. 2000 Tentang Retribusi Kartu Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.23 Th. 2000 Ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak Dan Bahan Asal Hewan Ternak Keluar Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab.bengkulu Selatan No.22 Th. 2000 Ttg Retribusi Izin Pengeluaran Hewan Ternak Keluar Kab. Bengkulu Selatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.25 Th.2000 Ttg Retribusi Membawa Hasil Perkebunan Keluar Drh Kab.bengkulu Sel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.06 Th. 2001 Tentang Pajak Produksi Minyak Sawit Kasar (crude Palm Oil /cpo) & Biji Sawit Dalam Kab.bengkulu Selatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Bengkulu Selatan No.08 Th.2001 Ttg Retribusi Produksi Kayu Atas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan No.10 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Kepemilikan Gergaji Rantai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 2 Th. 2001 Tentang Retribusi Asal Komoditas.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kabupaten Bondowosa No.10 Th.2000 Ttg Retribusi Identitas Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2002
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Hasil Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002
Pedoman Kebutuhan Teknis Sistim Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002
Tata Cara Pemungutan, Penyetaraan Dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kota Samarinda No.20 Th.2000 Ttg Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dlm Wil. Kota Samarinda.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2002
Pembatalan Perda Kab. Kampar No.23 Th.2000 Ttg Sumbangan Wajib Pengusaha Perkebunan Kepada Pemda Kab.kampar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2002
Pengangkatan Dan Pengukuhan Pamong Praja Muda Lulusan Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002
Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Pengantar Hukum Pidana Internasional
Pengantar Hukum Pidana Internasional
Prof.Dr.Romli Atmasasmita, SH., LL.M
Hukum Perdata Internasional IndonesiaJILID I
Hukum Perdata Internasional IndonesiaJILID I
 Prof Mr. Dr. Sudargo Gautama
Hukum Perdata dan Dagang Internasional
Hukum Perdata dan Dagang Internasional
Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama
Dasar - dasar Hukum Perdata Internasional Jilid I
Dasar - dasar Hukum Perdata Internasional Jilid…
 Bayu Seto, SH LL.M.
Asas- Asas Hukum Perdata Internasional
Asas- Asas Hukum Perdata Internasional
 Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali