JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2003
Kep. Ber Mendagri Dan Dirut Perum Bulog Tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2003
Kep. Ber Pendidikan Nasional, Menkes, Menag, Dan Mendagri Tentang Pembinaan & Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003
Perubahan Atas Kepmendagri No.12 Th.2002 Ttg Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003
Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2003
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pd Saat Menjelang & Sesudah Pelaksanaan Pemilu 2004.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2003
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Pusat Dan Pns Daerah Menjadi Pns Depdagri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2003
Pemberian Ijin Ke Luar Negeri Dengan Alasan Penting Bagi Pejabat Negara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2003
Pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Warga Negara Indonesia Lainnya Di Daerah Bergolak Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2003
Pedoman Organisasi Kecamatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 125 Tahun 2003
Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 2003
Bentuk Produk-produk Hukum Di Lingkungan Pemerintahan Desa.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 2003
Keputusan Bersama Menteri Pan, Mdn Dan Kepala Kepolisian Negara Ri Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Propinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/kota.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 2003
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1993 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 129 Tahun 2003
Pembentukan Lembaga Pengkajian Di Lingkungan Stpdn.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003
Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus-utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002
Pedoman Susunan Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2002
Pedoman Penetapan Eselon Ii Ke Bawah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2002
Pencabutan Peraturan Mendagri No.2 Th.1992 Ttg Lembaga Musyawarah Kota Di Kotamadya Dalam Wilayah Dki Jakarta.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Pemerintah Daerah dan Pembangunan
Ateng Syafrudin, SH
Pemerintahan Daerah Di Indonesia
Pemerintahan Daerah Di Indonesia
 Prof.Drs.C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine ST. Kansil,…
Komentar atas Undang-Undang Pokok Agaria
Komentar atas Undang-Undang Pokok Agaria
 Dr. A P Parlindungan
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PANCASILA
 Prof.Drs. H.A.W. Widjaja
Penafsiran Dan Konstruksi Hukum
Penafsiran Dan Konstruksi Hukum
 Prof.Dr. Yudha Bhakti Ardhiwisastra,SH.,MH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali