JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Probolinggo No.10 Th.1990 Ttg Pajak Pengusahaan Dan Pemeliharaan Sarang Burung.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Situbondo No.40 Th.2001 Ttg Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Jembrana No.8 Th.2002 Ttg Pajak Atas Pengusahaan Burung Sriti Dan/atau Walet Di Kabupaten Jembrana.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Penyeleng-garaan Rekruitmen Tenaga Kerja Melalui Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah Dan Antar Kerja Antar Negara.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.20 Th.2002 Ttg Retribusi Pengesahan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusaahaan Dan Kesepakatan Kerja Bersama Di Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.21 Th.2002 Ttg Retribusi Pengesahan Pengawasan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.19 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Mempe-kerjakan Tenaga Kerja Melebihi Waktu Kerja, Waktu Istirahat Dan Waktu Kerja Malam Di Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.17 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.16 Th.2002 Ttg Retribusi Kartu Pencari Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendirian Perwakilan Daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.40 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.33 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Medan No.8 Th.2003 Ttg Perizinan Usaha Pertanian Dan Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.30 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Simalungun No.8 Th.2000 Ttg Pembatalan Psl 14 Ayat (2) Huruf E Perda Kab.simalungun No.8 Th.2000 Ttg Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Dan Penggunaan Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.14 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Deli Serdang No.11 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Peternakan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Tebo No.16 Th.2004 Ttg Jasa Pemeriksaan Dan Pengukuran (jpp) Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Grobogan No.11 Th.2002 Ttg Pajak Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kutai Timur No.12 Th.2002 Ttg Izin Angkutan Orang.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali