JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manokwari No.6 Th.1998 Tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.11 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.27 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.26 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Bidang Transportasi Laut.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.42 Th.2001 Tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.35 Th.2001 Tentang Retribusi Pengelolaan Usaha Distribusi Bahan Bakar Minyak Di Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.36 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Emas.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.44 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pengusahaan Obyek Wisata.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Donggala No.31 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi Alam.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Purwakarta No.17 Th.2002 Tentang Pelayanan Pengujian Pengelolaan Kayu Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Cirebon No.9 Th.2002 Tentang Pajak Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Cirebon No.39 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Majalengka No.22 Th.2001 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Majalengka.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Purwakarta No.16 Th.2002 Tentang Aneka Hasil Hutan Dan Kebun.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Grobogan No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penebangan Dan Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Kendal No.1 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penggunaan Kayu Milik Dan Penggunaannya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Blitar No.26 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Tebang Kayu Desa/hutan Rakyat & Kayu Hasil Perkebunan Serta Penerbitan Surat Angkutan Kayu Milik (sakm).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Blitar No.27 Th.2000 Tentang Retribusi Ijin Pengambilan Hasil Hutan Rakyat Non Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Magetan No.10 Th.2003 Tentang Tata Usaha Hutan Dan Retribusi Ijin Pengelolaan Hasil Hutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kabupaten Lamongan No.16 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Penebangan Kayu Dan Tata Usaha Kayu Rakyat.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan…
Dokumen Langka
Dokumen Langka
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG dan PERATURAN-PERATURAN HUKUM PIDANA
HIMPUNAN UNDANG-UNDANG dan PERATURAN-PERATURAN…
 Drs. RUDY T. ERWIN SH

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali