JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 571 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.30 Th.2001 Tentang Retribusi Gambar Bangunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.35 Th.2001 Tentang Retribusi Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 569 Tahun 2009
Pembatalan Pembatalan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) Dan Ayat (5) Perda Kota Pematang Siantar No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (tdp).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 568 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6, Pasal 19 Huruf A, Huruf B, Huruf C, Huruf D, Huruf E Dan Pasal 20 Huruf A, Huruf D Perda Kota Medan No.13 Th.2003 Ttg Izin Pengelolaan Dan Pemanfaatan Limbah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 567 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 13 Ayat (1) Perda Kab. Deli Serdang No.7 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 566 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 4 Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (13), Ayat (14), Ayat (15) Dan Ayat (16) Perda Kab.deli Serdang No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 565 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 11 Qanun Kab. Bireuen No.36 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Pergudangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 564 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Ayat (2) Dan Ayat (3) Qanun Kab. Bireuen No.35 Th.2005 Tentang Retribusi Izin Bengkel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 563 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Pemindahan Limbah (barang Bekas).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 562 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.20 Th.005 Tentang Retribusi Peredaran Produksi Usaha Perkebunan Dan Bibit Tanaman Perkebunan/ Kehutanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 561 Tahun 2009
Pembatalan Qanun Kab. Bireuen No.21 Th.2005 Tentang Retribusi Bongkar Muat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 557 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Perda Kab.bulungan No.5 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Usaha Pelayanan Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556 Tahun 2009
Pembatalan Psl 8 Ayat (2) Huruf A, Huruf B & Huruf F Perda Kab.pemalang No.25 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 555 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Cirebon No.6 Th.2005 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Di Kota Cirebon.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 554 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (3), Ayat (4) Dan Pasal 14 Ayat (2) Perda Kota Tebing Tinggi No.7 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Usaha Perdagangan Dan Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 553 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Dan Pasal 10 Ayat (2), Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri (iui).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 451 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pemalang No.27 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 431 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kaur No.9 Th.2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 430 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kepahiang No.14 Th.2006 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 429 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lebong No.22 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali