JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 878 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.19 Thn 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 876 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.6 Thn 2006 Tentang Izin Usaha Angkutan Laut Dan Penunjang Angkutan Laut
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 875 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jaya Pura No.11 Thn 2007 Tentang Higiene Dan Sanitasi Usaha-usaha Bagi Masyarakat Umum
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 874 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.8 Thn 2005 Tentang Retribusi Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut Dalam Daerah Kab. Halmahera Selatan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 873 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 866 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pangkajene Dan Kepulauan No. 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penggunaan Peraturan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 865 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pangkajene Dan Kepulauan No.12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 848 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jayapura No.6 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengukuran, Pendaftaran, Dan Sertifikasi Kapal Ukuran Kurang Dari Gross Ton 7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 847 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota. Jayapura No. 8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Sebagai Mana Telah Diubah Dengan Perda Kota Jayapura No. 16 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda No.8 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 837 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Izin Mendirikan Perusahaan Bengkel Umum Untuk Kendaraan Bermotor
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 836 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Barang Kendaraan Bermotor Dalam Kabupaten Bungo
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 42 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang Dan Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 834 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Retribusi Sertifikasi Tanah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 833 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 11 Tahun 20002 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 832 Tahun 2009
Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 831 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 7 Ayat (3), Pasal 8 Ayat (1) Huruf C Dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pembuangan Air Limbah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 830 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 18 Angka 2 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Perizinan Usaha Perkebunan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 829 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Demak Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara memperoleh sertifikat pendidik bagi Guru dalam jabatan
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru
Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,…
 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi…

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali