JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 592 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bulungan No.4 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perda Kab. Bulungan No.8 Th.2003.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 591 Tahun 2009
Pembatalan Pasal I Huruf D Perda Kota Pematang Siantar No.18 Th.2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kotamadya Dati Ii Pematang Siantar No.15 Th.1998 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 590 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pematang Siantar No.19 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 589 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Pematang Siantar No.3 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (siup).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 588 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (2) Dan Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.4 Th.2002 Ttg Retribusi Tanda Daftar Gudang (tdg).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 587 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 5 Ayat (4) Dan Pasal 6 Ayat (2), Ayat (3) Perda Kota Pematang Siantar No.6 Th.2002 Tentang Retribusi Tanda Daftar Industri (tdi).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 585 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Subang No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 10 Ayat (3) Huruf H, Huruf I, Huruf J Dan Huruf K Perda Kotamadya Dati Ii Bekasi No.42 Th.1998 Ttg Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 583 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 3 Huruf A, Huruf B Dan Huruf C Perda Kab. Pemalang No.26 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 582 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 17 Ayat (3) Dan Ayat (4) Perda Kab. Muaro Jambi No.2 Th.2003 Ttg Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu Dan Pengobatan Tradisional.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 3 Ayat (2) Huruf C, Huruf F, Huruf G, Huruf J, Huruf K Dan Huruf L Perda Kab.bogor No.17 Th.2002 Ttg Pajak Hiburan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 580 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 9 Perda Kab. Cianjur No.3 Th.2004 Ttg Perijinan Bidang Usaha Industri.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 579 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sukoharjo No. 31 Th.2001 Ttg Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 578 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Malinau No.16 Th.2002 Tentang Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 577 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tana Toraja No.8 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pemberian Izin Ketenagakerjaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 576 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.6 Th.2003 Tentang Pembinaan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 575 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Pandeglang No.8 Th.2004 Tentang Retribusi Ijin Kepelabuhanan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 574 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.muaro Jambi No.27 Th.2002 Ttg Perubahan Atas Perda Kab. Muaro Jambi No.16 Th.2001 Ttg Retribusi Daerah Bagi Setiap Pemborong/kontraktor Yang Beroperasi Dalam Kab. Muaro Jambi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 573 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.17 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Angkut Kayu Olahan Dan Kayu Dari Tempat Penimbunan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 572 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 9 Perda Kab. Tanah Datar No.20 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali