JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 612 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2005 Tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 611 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.12 Th.2002 Ttg Retribusi Ijin Tempat Usaha.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 610 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.11 Th.2002 Tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 609 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2000 Ttg Retribusi Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu Dan Hasil Perkebunan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 608 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2000 Ttg Izin Industri Kayu Dan Barang Dari Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 607 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.17 Th.1999 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 606 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Palangkaraya No.5 Th.1998 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 605 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2004 Ttg Retribusi Hasil Perkebunan Dan Hasil Penjualan Bibit Tanaman.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 604 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.15 Th.2002 Ttg Retribusi Jasa Dermaga, Bongkar Muat, Tambat Labuh, Dan Terminal Penumpang Di Kotawaringin Timur.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 603 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.8 Th.2002 Tentang Retribusi Usaha Rekreasi Dan Hiburan Umum.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 602 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.6 Th.2002 Ttg Usaha Dan Penggolongan Hotel Dengan Tanda Bunga Melati.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 601 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.5 Th.2002 Tentang Usaha Rumah Makan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 599 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Timur No.30 Th.2000 Ttg Larangan Pengawasan Dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 598 Tahun 2009
Pembatalan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat No.88.45/12/huk/2001 Th.2000 Ttg Penetapan Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kab. Kotawaringin Barat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 597 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Kotawaringin Barat No.19 Th.2000 Tentang Izin Usaha Angkutan Dan Izin Trayek.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 596 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Perda Kab. Melawi No.17 Th.2007 Tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 595 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sambas No.15 Th.2003 Ttg Izin Pengelolaan & Pembuangan Limbah Cair.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 594 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.sambas No.13 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bojonegoro No.27 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
AKSI Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media Kompilasi Berita KPAI 2014
AKSI Perlindungan Anak Dalam Sorotan Media Kompilasi…
 Asrorun Ni'am Sholeh, dkk.
ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
ABUSE OF POWER Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat…
 Dr. Juniver Girsang, SH, MH
KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)
KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus)
 Dr. Syaiful Ahmad Dinar, SH.,MH
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
ASAS-ASAS HUKUM PIDANA
Prof. Moeljatno
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISESASE (COVID-19)
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS…
 Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pencegahan…

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali