JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 632 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.bone No.18 Th.2003 Ttg Retribusi Usaha Jasa Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 631 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.8 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 630 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (6) Perda Kab. Bone No.6 Th.2003 Ttg Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 629 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.5 Th.2003 Tentang Retribusi Izin Operasional Usaha Kepariwisataan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 628 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.7 Th.2002 Tentang Retribusi Izin Penggunaan Gergaji Rantai (chain Saw).
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 627 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.8 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 626 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bone No.6 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 625 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) A Perda Kab. Bone No.4 Th.2002 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 624 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.bone No.11 Th.2000 Ttg Retribusi Kendaraan Tidak Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 623 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Murung Raya No.27 Th.2003 Tentang Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 622 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Murung Raya No.20 Th.2003 Ttg Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Bahan Tambang Galian Golongan C Di Kabupaten Murung Raya.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 621 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.gunung Mas No.17 Th.2004 Tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.gunung Mas No.16 Th.2004 Tentang Pungutan Retribusi Bongkar Muat Barang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 619 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Gunung Mas No.15 Th.2004 Tentang Retribusi Angkutan Penyeberangan Kendaraan Bermotor.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 618 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 23 Ayat (1) Huruf A, Huruf B Dan Huruf E Perda Kab. Gunung Mas No.12 Th.2004 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 617 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lamandau No.8 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Konstruksi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 616 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 8 Ayat (2) Huruf B Angka 1 Perda Kab. Sukamara No.7 Th.2005 Ttg Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (ktp) & Akta Catatan Sipil.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 615 Tahun 2009
Pembatalan Pasal 3 Huruf E Dan F Perda Kab. Sukamara No.6 Th.2005 Ttg Retribusi Jasa Administrasi Dan Uang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 614 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.4 Th.2008 Tentang Pajak Parkir.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 613 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palangkaraya No.3 Th.2008 Ttg Perubahan Atas Perda Kota Palangkaraya No.34 Th.2004 Ttg Pengelolaan Parkir Dan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali