JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 711 Tahun 2009
Pembatalan Keputusan Bupati Langkat No.2 Th.2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Perda Kab. Langkat No.28 Th.2002 Ttg Retribusi Pelayanan Pasar.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 710 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.bungo No.22 Th.2008 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 709 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.maros No.30 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Pendaftaran Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 708 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.14 Th.2004 Ttg Pengawasan Dan Pengendalian Atas Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 707 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.37 Th.2003 Ttg Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 706 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.kerinci No.8/2004 Ttg Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 705 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.8 Th.2008 Ttg Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 704 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanggamus No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 703 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Metro No.7 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 702 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tulang Bawang No.8 Th.2004 Ttg Retribusi Izin Usaha Dan Pendaftaran Kegiatan Industri & Perdagangan Didalam Wilayah Kab. Tulang Bawang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 701 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Timur No.7 Th.2004 Tentang Retribusi Izin Usaha Dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan Dan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Th.2002 Ttg Retribusi Izin Usaha Dan Pendaftaran Kegiatan Industri Dan Perdagangan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 699 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.9 Th.2005 Tentang Usaha Industri, Perdagangan Dan Gudang.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 698 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Samosir No.9 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Industri, Perdagangan, Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 638 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.31 Th.2006 Ttg Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/alat Berat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 637 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.buton No.5 Th.2006 Tentang Retribusi Izin Pemilikan Kayu Rakyat.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 636 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.4 Th.2006 Tentang Retribusi Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Kayu Dan Rotan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 635 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.buton No.26 Th.2001 Ttg Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 634 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.24 Th.2001 Tentang Retribusi Izin Pendirian Dan Pelayanan Koperasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 633 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Buton No.23 Th.2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
Hukum Perikanan Nasional dan Internasional
 Dr. Maehaeni Ria Siombo, S.H., M.Si.
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM DUNIA
PETA POTENSI MARITIM INDONESIA MENUJU PORO MARITIM…
 Syarifudin Tippe dkk
PENDIDIKAN yang terabaikan
PENDIDIKAN yang terabaikan
 Katarina Tomasevski
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH (SUATU KAJIAN TEORETIS & PRAKTIS DISERTAI MANUAL) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris
CARA PRAKTIS MENYUSUN & MERANCANG PERATURAN DAERAH…
 Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. dan Kemal Redindo Syahrul…
HUKUM ORANG ASING
HUKUM ORANG ASING
 Gatot Supramono, S.H., M.Hum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali