JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam Negeri
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 765 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No.38 Th.2001 Tentang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 764 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Jambi No.8 Th.2002 Tentang Leges.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 763 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Humbang Hasundutan No.14 Th.2005 Tentang Usaha Kesehatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 762 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.9 Th.2005 Ttg Izin Usaha Apotik, Toko Obat, Optikal, Klinik, Laboratorium, & Tukang Gigi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 761 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.17 Th.2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 760 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.13 Th.2008 Tentang Tempat Rekreasi.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 759 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.07 Th.2004 Ttg Izin Usaha Rumah Makan Dan Retribusi Izin Usaha Rumah Makan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 758 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Hotel Dan Restoran.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 757 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Lampung Selatan No.16 Th.2001 Tentang Izin Perusahaan Penggilingan Padi, Huller, Dan Penyosohan Beras Di Kabupaten Lampung Selatan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 756 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.06 Th.2004 Tentang Izin Usaha Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 755 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Sarolangun No.16 Th.2007 Ttg Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 754 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Bungo No.10 Th.2008 Tentang Izin Usaha Hotel.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 753 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Lubuklinggau No.40 Th.2003 Tentang Retribusi Pertanian.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 752 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Parigi Moutong No.7 Th.2005 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi Dan Penyosohan Beras.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 751 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Toli-toli No.23 Th.2003 Ttg Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras Daerah Kabupaten Toli-toli.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 750 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Tanjung Balai No.8 Th.1994 Ttg Penertiban Hewan Ternak.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 749 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kota Palembang No.11 Th.2004 Tentang Pembinaan Dan Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 748 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab. Merangin No.13 Th.000 Ttg Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 747 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kotamadya Dati Ii Sibolga No.22 Th.1998 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 746 Tahun 2009
Pembatalan Perda Kab.banggai No.13/2001 Ttg Retribusi Izin Usaha Perkebunan, Dan Sertifikat Benih/bibit Tanaman Perkebunan.
Total:739

Cari Produk Hukum

Monografi Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali