JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumPeraturan Perundang-undanganKeputusan Menteri Dalam NegeriKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 873 Tahun 2009

Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan

Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan
Jenis Dokumen : Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 873
Judul : Pembatalan Perda Kab. Halmahera Selatan No.6 Thn 2005 Tentang Penerbitan Surat Pengukuran Kapal (pas Kecil) Dalam Wilayah Kab. Halmahera Selatan
T.E.U. : -
Singkatan Jenis : KEPMENDAGRI
Tempat Penetapan : -
Tanggal Penetapan : 1 January 1970
Tanggal Pengundangan : 1 January 1970
Subjek : -
Status : Berlaku
Sumber : -
Urusan Pemerintahan : -
Bidang Hukum : -
Bahasa : -
Pemrakarsa : -
Penandatangan : -

Dokumen

Produk Hukum Lainnya yang Sejenis

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015
Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2013
Batas Daerah Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Tabanan Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Klungkung Tahun 1971
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85/LPU/Th.1970 Tahun 1971
Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat Ii Badung Tahun 1971
Lihat Semua

Cari Produk Hukum

Berbagi di Media Sosial

Monografi Hukum
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan…
 -
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Pusat
Buku Tanya Jawab Seputaran Pembentukan Peraturan…
 -
Hukum Outsourcing
Hukum Outsourcing
 Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H.
Hukum Ekonomi
Hukum Ekonomi
 Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, S.H., M.H. ; Dr. I Nyoman…
Panduan JDIH Provinsi Bali
Panduan JDIH Provinsi Bali
 Bali (Provinsi)

Tautan

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali