Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri.
Batas Daerah Kabupaten Bangka Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global.
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 Ttg Organisasi Dan Tatakerja Depdagri.
Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 164 Tahun 2004 Ttg Organisasi Subbagian, Seksi Dan Subbidang Di Lingkungan Depdagri.
Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja, Mendagri, Menteri Perindustrian Dan Menteri Perdagangan Nomor Per.16/ Men/x/2008, Nomor 49/2008, Nomor 922.1/m-ind/10/2008, Dan Nomor 39/m-dag/per/ 10/2008 Ttg Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonom
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.26/2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Mendagri No.22 Th.2008 Ttg Penghitungan Dasar Pengenaan Pa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.
Batas Daerah Kabupaten Sidoarjo Dengan Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur.
Batas Daerah Kota Mojokerto Dengan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur.
Batas Daerah Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Klungkung Provinsi Jawa Timur.
Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008
Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia Di Daerah.
Rencana Kerja Departemen Dalam Negeri 2009
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/ Kota.
Pelimpahan Dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Departemen Dalam Negeri.
Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Provinsi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/kota.
Organisasi Dan Tatakerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Batas Daerah Provinsi Jawa Tengah Dengan Provinsi Jawa Barat.

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial