JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 904-279 Tahun 1995
Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1995/1996
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010
Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil
Keputusan Gubernur Bali Nomor 2/Skep/1/Pd-II/3/1978 Tahun 1978
Keputusan Gubernur Bali Nomor 2/Skep/1/Pd-II/3/1978 Tahun 1978 tentang Tabel Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 1978
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999
Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999
Pengesahan Second Protokol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southerst Asia
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
Perkebunan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999
Pencabutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Referendum
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 Tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur
Selain Terhadap Tabanan dan Jembrana "Jalan Tol Jagat Kerthi Bali juga Tumbuhkan Ekonomi Baru di Buleleng"
Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1951
Perubahan Reglement A Jg Dilampirkan Pada Rechtenordonnantie (staatsblad 1931no.471 (ln No.39 & Tln No.110).
Peraturan Gubernur Bali Nomor 557 Tahun 1991
Peraturan Gubernur Bali Nomor 557 Tahun 1991 tentang Penetapan Ke Juaraan Lomba Pkk Tingkat Propinsi Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Jembrana Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Retrisusi Pemakaian Pelataran Parkir Bagi Ken-daraan Bermoto
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 130 Tahun 1992
Penyerahan Hak Pakai/penggunaan Barang Milik/ Dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011
Pengesahan Third Protocol Amending The Treaty Of Amity And Cooperation In Southeast Asia (protokol Ketiga Perubahan Traktat Persahabatan Dan Kerja Sama Di Asia Tenggara)
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1955
Pengubahan Dan Tambahan Pasal 4 Uu No. 18 Th.1953 (ln No.48 Th.1953) (ln No.25).
Keputusan Gubernur Bali Nomor 426 Tahun 1987
Keputusan Gubernur Bali Nomor 426 Tahun 1987 tentang Penyerahan/penggunaan Barang Milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tngkat I Bali
Keputusan DPRD Nomor 13/DPRD/1973 Tahun 1973
Susunan Komisi2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Yang Baru
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000
Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
Keputusan DPRD Nomor 23/KPTS/DPRD/1973 Tahun 1973
Pembentukan Panitia Khusus Repelita Ii Daerah Propinsi Bali
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2014
Panitia Nasional Penyelenggara Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Koridor Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2015
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Desain Industri
Total:16.555

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali