JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali

BerandaProduk HukumCari
Urutkan:
Terbaru Populer Nomor kecil ke besar Dilihat paling banyak Dilihat paling sedikit
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2001
Panitia Penyelidik Masalah Konstitusi
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
Pengadilan Pajak (ln No.27 & Tln No.4189)
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2016
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Darurat Nomor 18 Tahun 1955
Perubahan Jumlah Anggota Panitya Pemilihan Kabupaten (ln No.54 & Ln No. 860).
Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016
Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437h/2016m
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonoom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Prop. Sumatera Selatan (ln No.56 & Tln No.1091).
Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009
Hari Batik Nasional
Peraturan Gubernur Bali Nomor 552 Tahun 1998
Peraturan Gubernur Bali Nomor 552 Tahun 1998 tentang Penugasan Kepada Ketua Bkpmd Tingkat I Bali Untuk Menerbitkan Persetujuan Dan Fasilitas Serta Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu
Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru Dan Kabupaten Maluku Tenggara
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000
Desain Industri
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Tojo Uma-uma Di Propinsi Sulawesi Tengah (ln No.147 & Tln No.4342)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 549 Tahun 1990
Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013
Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatra Selatan
Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000
Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia Dengan United Nations Transitional Administration In East Timor (untaet)
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008
Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung
Keputusan DPRD Nomor 7/KPTS/DPRD./1973 Tahun 1973
Perubahan Nama ,,fraksi Demokrasi Pembangunan” Menjadi ,,fraksi Partai Demokrasi Indonesia” Dan Nama ,,fraksi Kolongan Karya” Menjadi ,,fraksikarya Pembangunan"
Keputusan DPRD Nomor 23a/KEP/DPRD/1973 Tahun 1973
Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana
Total:16.555

Cari Produk Hukum

Jenis Peraturan Terpopuler

Media Sosial
JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali

JDIH Pemerintah Provinsi Bali hadir untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Navigasi

Kontak Kami

(0361) 222716
Jl. Basuki Rahmat Nomor 1, Gedung Unit 3 Lantai 2, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Denpasar
birohukum@baliprov.go.id
https://birohukum.baliprov.go.id
Statistik Pengunjung
  • Hari ini
  • Minggu lalu
  • Bulan lalu
  • Total
  • Online
Apakah pelayanan dokumentasi di Biro Hukum Setda Provinsi Bali dirasa puas?
© 2025. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Provinsi Bali - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali